Skip navigation

Pendahuluan

Masalah sensor film sudah mulai didengar pada saat masyarakat film Indonesia (MFI) menyampaikan aspirasinya kepada Mahkamah Konstitusi atas pembubaran Lembaga Sensor Film (LSF). Keberadaan lembaga sensor film (LSF) disini masih memberikan manfaat bagi perbaikan moral kehidupan bangsa, meskipun sebagian kinerja yang dilakukan LSF belum terlalu efektif.”Kinerja LSF masih kurang efektif, selama ini masih banyak kecolongan, masih banyak film porno, film yang berbau kekerasan. Tetapi kalau kita tarik benang panjang kebelakang kita bisa melihat bagaimana peran LSF bagi perfilman Indonesia sangat panjang, dari awalnya perfilman Indonesia hingga kini peran LSF sendiri sangat penting.

Bangkitnya kembali dunia perfilman Indonesia, yang ditandai Festival Film Indonesia (FFI) 2004, sudah barang tentu patut disyukuri oleh semua pihak. Paling tidak, setelah “tertidur pulas’ selama kurang lebih 10 tahun (1993–2003), dunia perfilman di Indonesia kembali menggeliat. Seiring dengan ini, semangat (ghirah) sineas Indonesia, juga turut bangkit, ditambah lagi dengan munculnya sineas muda dan berbakat. Sebut saja, Hanung Bramantyo, Riri Reza, Rudi Sujarwo, dan sineas lainnya yang tak bisa disebut satu persatu. Bukan saja kalangan muda ternyata, tetapi aktor gaek sekaliber Dedy Mizwar, Didi Petet,  Slamet Raharjo dan seangkatannya juga bangkit kembali menyentak dunia perfilman nasional. FFI 2004, seolah mengingatkan kembali  FFI 1955, yang merupakan pertama-kalinya penyelenggaraan FFI.

Mengiringi kebangkitan perfilman nasional, pada hari Sabtu, 12 Mei 2007, stasiun televisi swasta RCTI secara langsung juga kembali menayangkan Malam Anugerah Film Indonesia, dengan judul acara “Indonesian Movie Awards 2007” (IMA). Gebyar malam anugerah perfilam nasional itu, secara langsung atau tidak juga menjadi sebuah catatan sekaligus akan terus menjadi ajang adu kreatifitas bagi kalangan perfilman nasional.

Disini sejalan dengan majunya perfilman Indonesia, tetapi tidak dengan lembaga yang satu ini. Dalam hal ini pembahasan dari sudut pandang sosiologis komunikasi bisa saja akan menemukan jalan keluar yang bisa kita ambil.

Dalam hal ini kita melihat permasalahan  melalui kacamata sosiologi komunikasi yang dimana terjadi kontroversi antara dua lembaga yang satu milik pemerintah dan yang satu adalah berbasis komunitas atau jaringan.

Di mata para sineas dan produser film, LSF tak ubahnya hantu yang menakutkan. Lembaga bentukan pemerintah yang mengemban fungsi menyensor film itu seringkali dinilai sebagai penghambat perkembangan perfilman di Indonesia. Ini karena industri perfilman sering menjadi sasaran sekaligus menanggung dampak pengawasan yang dilakukan LSF.

Ketidakpuasan terhadap kinerja LSF bahkan telah melahirkan tudingan bahwa lembaga itu tidak sanggup mewujudkan visi dan misinya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang pembentukan LSF, salah satunya UU No 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

Insan perfilman Indonesia khususnya yang tergabung dalam MFI bahkan meminta LSF dibubarkan saja, kemudian diganti menjadi Lembaga Klasifikasi Film. Kepada INNChannels, sutradara Hanung Bramantyo mengatakan, sejauh ini LSF cenderung menghambat kreativitas insan film.

Insan film sekarang ini, kata dia, ingin menggarap film yang bermacam-macam dan tidak monoton seperti film yang ada saat ini. Seperti misalnya film pembantaian G 30S PKI dan juga film membongkar kebobrokan institusi polisi. Tapi sayangnya, ruang gerak kami kita dibatasi. Maka sebaiknya LSF dibubarkan saja… ganti dengan lembaga dengan orang-orang yang bisa bergerak sesuai aturan main. Apa pun lembaganya, yang penting ada aturan jelas, tambahnya.

Bila diteliti lebih jauh lagi, selain kewenangan LSF menyensor film, ada sejumlah kelalaian LSF yang dinilai kalangan sineas sebagai kelemahan. Tayangan iklan televisi seperti alat tes kehamilan dan pembalut wanita yang menonjolkan tampilan sensual yang kerap kali muncul di siang hari justru tidak diperhatikan oleh lembaga ini. Padahal dampaknya cukup mengkhawatirkan terutama bagi anak di bawah umur.

Selain itu, iklan yang terpampang pada billboard pun terlepas dari perhatian LSF. Image negatif dari gambar wanita dengan tagline yang dibuat salah satu produk komunikasi sering ditonjolkan. Padahal, sebenarnya LSF juga berhak ikut andil dalam penyuntingan gambar pada iklan tersebut. dengan visi dan misinya, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukannya merugikan masyarakat.

Pembahasan

A. Sejarah Lembaga Sensor Film (LSF)

Perfilman di Indonesia ternyata telah melewati jejak yang panjang.  Bioskop atau gambar idoep – karena  gambarnya bisa bergerak seperti manusia yang hidup – telah ada di Indonesia sejak  tahun 1900. Awalnya memang diperuntukkan bagi  konsumsi orang Belanda yang tinggal di kota besar di Indonesia. Film  merupakan hiburan dan sekaligus menjadi kebutuhan  bagi ‘meneer, mevrouw dan jevrouw’ Belanda yang ingin melampiaskan rasa kangen pada negerinya . Bioskop menjadi tempat reuni keluarga-keluarga Eropa dan pergi ke  bioskop  menjadi gaya hidup modern seperti pergi ke sociteit , dengan busana bagus dan sepatu mengkilat dan cas-cis-cus berbahasa Belanda. Hal ini juga ditiru oleh  pribumi yang  punya kedudukan dan kelompok yang disejajarkan kedudukannya dengan Belanda

16 tahun kemudian sejak bioskop ada di Batavia dan kota besar lainnya , yaitu pada tahun  1916, Pemerintah Jajahan Hindia Belanda mengeluarkan  Ordonantie Bioscoop yang tercatat dalam Staadsbad van Nederlands Indie, Nomor 276 tentang Pengawasan Pertunjukan dan Nomor 277 tentang Pengawasan Pertunjukan di Batavia (Jakarta) Semarang dan Surabaya dimana banyak toean Belanda . Maka diadakanlah badan yang bertanggungjawab yaitu Komisi Sensor Film. Komisi ini ada di 4 kota yaitu Batavia , kini Jakarta, Semarang, Surabaya dan Medan. Pada tahun 1919 dikeluarkan  Ordonansi Film nomor 377 tentang bioskop, dan memperluas Komisi Sensor di setiap daerah yang telah ada bioskopnya dan membentuk sub-sub komisi.. Tetapi  pada tahun 1920 diubah lagi dengan aturan  tentang penghapusan Komisi Sensor Film di 4 kota besar, sehingga pemerintah Hindia Belanda di daerah dapat memperketat sensornya sendiri sesuai dengan sikon daerah. Para pemilik dan importir film dan pemilik bioskop pun merasakan perlunya ada ikatan kebersamaan demi  untuk keuntungan dan kelangsungan bisnis dan  sepakat membentuk gabungan sehingga mempunyai bargaining position ataunilai tawar dengan Komisi Sensor Film . Lebih sedikit potongan lebih baik dan berusaha jangan sampai ditolak ! Ya, begtulah dunia bisnis …Untuk mengatasi perselisihan antara Pemilik Bioskop – Importir dan Komisi Sensor Film , dikeluarlah  Ordonantie Film pada tahun 1925 yang membubarkan Komisi Sensor di daerah, dan membentuk Komisi Sensor Film di Batavia di bawah Binenlands Bestuur atau Departemen Dalam Negeri, yang langsung dapat mengawasi sensor di seluruh daerah jajahan Hindia Belanda. Dikenakan pula  denda bagi yang melanggar bila film sudah dipotong namun tetap dipertunjukkan. ternyata seni langgar melanggar  ini sudah ada di zaman itu.  Ordonansi  ini disempurnakan lagi pada  tahun  1926 tentang film-film yang boleh dipertunjukkan di bioskop dengan katagori di bawah 17 tahun atau di atas 17 tahun.  Yang menjadi anggota komisi orang kulit putih. Barulah pada tahun 1930 ada seorang pribumi yang menjadi anggota komisi .

Pada  tahun 1940 dikeluarkan lagi Ordonansi Film   Nomor 507 tentang Perubahan dan Penyempurnaan  Ordonansi Film  yang berkaitan dengan Tugas Komisi Film dan Susunan KeanggotaanKomisi Film..

Kenapa Pemerintah Jajahan Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi Film? Pada masa itu di Eropa sedang marak  ide ‘pemberontakan’ atau revolusi, seperti revolusi Perancis yang ingin menggulingkan  raja. Tentu saja penjajah Belanda tak menginginkan  ruh revolusi merebak di negeri jajahannya. Apalagi pada tahun 1926 mulai diproduksi film dengan pemain anak negeri namun tetap diproduksi oleh orang Belanda. Pemerintah Jajahan  khawatir lewat film bisa  disusupi  ide berontak pada Tuan Penjajah. Tak heran apabila  Film Ordonantie  bertambah dan berubah. Bahkan di tahun 1928 ada momen sejarah dengan Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan Indonesia yang meletupkan keinginan merdeka . Belanda  takut, lewat  film akan  semakin menggetarkan semangat merdeka dan memberontak . Pada waktu itu mulai ada  para mahasiswa  pribumi yang sekolah di luar negeri, selain membawa ilmu juga cita-cita kemerdekaan. Adanya sensor dimaksudkan juga untuk menjaga citra orang Belanda, jangan sampai penduduk pribumi menyaksikan polah tingkah orang kulit putih yang miring,  sebab ada yang jahat dan tak bermoral. Citra Belanda harus dijaga ketat supaya tetap terhormat di mata pribumi.

Dalam sejarah perfilman Indonesia,  Loetoeng Kasarung yang diproduksi pada tahun 1926 oleh G Kroeger dan L.Heuveldrop, merupakan film pertama yang mengambil cerita asli Indonesia dari Jawa Barat. Karena yang membuat orang Belanda, di masa penjajahan lagi, tentu saja ruh film yang boleh dibuat harus  sesuai dengan pandangan hidup mereka. Walau film bisu namun Loetoeng Kesaroeng menjadi tonggak sejarah sebab mengangkat cerita asli Indonesia  dipandang dari kacamata asing. Legenda daerah  ternyata digemari sampai  masa kini . Berturut-turut tiap tahun diproduksi film-film bisu seperti Euis Atjih, Lily van Java, Resia Borobudur, Njai Dasima, Rampok Preanger, Si Comat, De Stem Des Bloed, Karnadi Anemer Bangkong, Lari Ka Arab, Melati van Agam, Nancy bikin Pembalesan, Njai Dasima  ( ke 2 ) dan lainnya. Produsernya kalau tidak orang Belanda ya Tionghowa.

B. Permasalahan

Tidak dipungkiri, sikap LSF atau para sineas Indonesia yang saya bahasakan tengah ‘krisis ideologi’ ini, selain memang karena harus ada ‘kompromi pasar’ dengan PH, juga dilatar-belakangi oleh beberapa kasus pelarangan terhadap film-film yang dinilai akan menganggu stabilitas nasional. Karena pembuatan film dan sinetron memerlukan biaya milliaran rupiah, tentu produser dan PH juga tidak mau ambil risiko. Akhirnya, baik sineas beserta PH di Indonesia memilih ‘jalur aman,’ yang tanpa risiko.

Dalam konteks ini, para sineas tidak bisa juga menjadi komunitas yang dipersalahkan. Sebab, sistem dan ‘paradigma lama’ yang masih Orbais masih sangat kental, sehingga mentalitas pengelola negeri ini juga masih ‘anti kritik’ baik yang secara terbuka, atau melalui film dan sinetron. Para pemegang kebijakan di negeri ini yang masih menggunakan ‘paradigma Orbais’ inilah, yang kemudian mengakibatkan dunia perfilman nasional kita,  secara ideologis masih kalah dengan India, Korea dan Jepang. Tidak perlu kita membandingkan dunia perfilman nasional dengan Amerika. Sebab secara ideologis, siaran dan program Amerika yang merangsek ke Indonesia melalui layar kaca dan layar lebar, juga telah menjadi ‘racun’ yang setiap saat akan mencerabut nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme anak bangsa ini.

India, Korea, dan Jepang, walau tidak semua film bisa dijadikan rujukan, tetapi nuansa kritis dan muatan ideologis-nya terlihat lebih maju dibandingkan dengan film nasional kita. Sekali lagi, ini juga akan sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan di negerinya masing-masing. Di India, seorang Perdana Menteri, seorang polisi, dapat dijadikan bulan-bulanan oleh rakyat. Di Korea, seorang pejabat negara bisa dihakimi oleh rakyatnya. Di Jepang, seorang Raja bisa dikritik habis oleh bawahannya. Tentu, film-film jenis ini sebagai bagian dari pendidikan politik, baik untuk para petinggi negara dan kerajaan, atau bagi rakyat itu sendiri. Lain halnya di Indonesia. Dalam film, yang boleh diperankan buruk hanya seputar, dokter selingkuh, guru membolos, jam belajar karena ngojek, hansip mengntip gadis tetangga dan lain sebagainya. Sementara, Presiden, Menteri, anggota DPR, Tentara, Polisi dan yang satu level dengan itu, menjadi ‘Tuhan’ yang selalu benar, bebas dari kesalahan, selalu menjadi pahlawan, jauh dari kenistaan, dan tidak boleh diperankan dalam posisi ‘buruk.’ Siapa saja berani ”memburukkan” beberapa pejabat itu, maka siap terkena ”cekal”.

Tapi, inilah Indonesia. Dengan sistem dan pola pikir sebagian pemegang kebijakan negeri ini yang belum berubah, mengakibatkan masyarakat kita juga tidak pernah terdidik untuk menonton film yang berkualitas secara ideologis. Maka pada masa Orde baru, (Rezim Soeharto) film-film garapan Garin Nugroho seperti Daun Di atas Bantal, Pasir Berbisik, juga dilarang. Sementara pada era reformasi-pun, film-film Garin Nugroho juga tidak laku di beberapa daerah. Tetapi, siapa menyangka justru film-film Garin mendapat penghargaan di luar negeri, sementara negeri sendiri tidak memberikan penghargaan. Kenapa? Karena pemerintah kita, ketika itu Soeharto –bukan tidak tahu film– tetapi tidak mau ada film yang ideologis, kecuali film Gerakan  30 September (G 30 S) PKI.

Akibat represi kekuasaan terhadap gagasan yang ‘liar’ itu, kemudian telah menciptakan penonton yang ‘bodoh’ secara ideologis, ditambah lagi para sineas kita juga ‘krisis ideologi.’ Sementara, beberapa PH yang memproduksi film dan sinetron lebih mengedepanan ‘ideologi perut’ dan ‘ideologi paha dan dada’ dengan alasan, versi itulah yang lebih banyak digemari penonton.

Dalam penilaian MFI, mekanisme penunjukan dan mekanisme kerja anggota-anggota LSF saat ini tidak transparan dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Sebagai ganti LSF, MFI mengajukan lembaga klasifikasi film. Lembaga ini tidak dimaksudkan untuk melakukan penyensoran lebih halus, melainkan institusi yang membuat kategorisasi film yang boleh disaksikan penonton dengan usia tertentu. Namun, melalui keputusan hukumnya, MK mengambil ’’jalan tengah”. LSF dibiarkan hidup dengan embel-embel ’’demokrasi dan HAM”. Padahal, problem substansialnya: Apakah LSF masih layak dihidupkan dalam situasi tuntutan kebebasan berekspresi?

Argumentasi MFI sangat rasional. Di negara-negara demokrasi, keberadaan institusi penyensoran film tidak pernah ada. Hal ini dengan mendasarkan pada alasan filosofis bahwa penyensoran merupakan suatu teknik untuk membungkam pemikiran dan kebebasan berekspresi. Selain itu, penyensoran juga menjadikan masyarakat yang berkedudukan sebagai penonton film tidak mendapatkan hak untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang sehat. Penyensoran film membuktikan bahwa negara masih menganggap kalangan pembuat film dan penonton film sebagai entitas sosial yang tidak pernah dewasa.

Pihak negara, yang merasa mendapatkan gugatan keras dari MFI, berpendapat LSF masih diperlukan dengan merujuk pada tingkat kecerdasan masyarakat sangat minimal dan kemajemukan sosial sedemikian rentan. Argumentasi ini menunjukkan negara mengadopsi model berpikir kolonialis pada masa penjajahan. Rezim kolonial selalu bertopeng pada keamanan atau stabilitas sosial. Hal yang paling menggelikan adalah rezim kolonial selalu menempatkan bangsabangsa terjajah sebagai kanak-kanak yang tidak bisa berpikir independen. Dalih moralitas untuk mempertahankan keberadaan LSF sangat naif. Pemerintah mendudukkan masyarakat sebagai sosok yang wajib dicekoki berbagai nasehat dan petuah moralistis.

Realitas yang terjadi, LSF diciptakan dan dimapankan secara sistematis untuk menancapkan kekuasaan negara secara totaliter. Negara tidak sekadar menciptakan sekian banyak pasukan tentara dan polisi sebagai kekuatan fisik untuk mengamankan kekuasaannya. Negara sengaja mendirikan LSF untuk mengindoktrinasi masyarakat dengan berbagai pengetahuan resmi yang tidak boleh disangkal kebenarannya. Dalam model berpikir Antonio Gramsci (1891- 1937), sensor adalah metode mendapatkan hegemoni. Penyensoran merupakan upaya untuk meraih kepemimpinan moral dan intelektual tanpa toleransi.

Analisis

Sensor, yang berasal dari bahasa Latin ’’censere”, bermakna sebagai pendapat atau penilaian seseorang. Dalam rezim totaliterian, sensor yang dikerahkan negara bermakna sebagai otoritas yang mengawasi moralitas. Namun, tragedi selalu terjadi dalam penyensoran. Segala jenis karya film yang dianggap mengancam keamanan negara dan merusak akhlak masyarakat akan masuk dalam arena pengguntingan dan pembatasan kreativitas. Film yang dianggap bermuatan ideologi kiri (Marxisme-Leninisme/Komunisme) atau mengundang gejolak birahi tanpa ampun pasti dihabisi. Penyensoran menutup ruang dialog. Penyensoran senilai dengan pemberangusan.

Dalam hal ini juga masyarakat Indonesia belum semuanya cerdas dalam pembacaan visual terhadap film-film yang mereka tonton, sehimgga mungkin pemerintah harus mempertahankan lembaga sensor film (LSF) untuk membatasai, atau mengawasi peredaran film-film di Indonesia. Padahal harusnya bukan film-film yang beredar yang disensor dengan seenaknya sendiri oleh Lembaga sensor Film, tetapi harusnya pemerintah memberikan pendidikan yang cukup bagi warganya, kalau bisa dari dini memberikan pendidikan media literacy, sehingga nantinya pemerintah dalam hal ini LSF tidak harus mengekang kreatifitas sineas muda Indonesia. Didalam kacamata sosisologi komunikasi masa. Mungkin pemerintah disini sebagai control sosial, dimana pemerintah ingin warganya tidak terkena efek media exposure, sehingga pemerintah dengan kewenangannya   mengontrol setiap peredaran film-film di Indonesia.

Mugkin dalam hal ini pendidikan media (media literacy) harus digalang mulai dari kecil sehingga masyarakat dapat mengarti apakah yang mereka tonton itu baik untuknya atau tidak, sehingga pemerintah tidak harus mengekang kreatifitas anak muda dan bagi lembaga sensor film tidak harus sibuk memotong film yang akan beredar, tetapi hanya tinggal mendistribusikan nya saja kerpada masyarakat dan mengontrol peredarannya.

Kesimpulan

Mungkin masyarakat Indonesia kini telah dalam era pop culture (Budaya Pop) yang dimana tidak diimbangi oleh taraf pendidikan yang baik, sehingga disini efek media disini lebih cepat terserap masyarakat kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Disini media pun tidak menjalankan fungsinya sebagai control sosial bagi masyarakat. Jangan juga pemerintah dalam hal ini hanya mengekang kreatifitas anak muda Indonesia saja, tetapi seharusnya mendukung kreatifitas anak muda itu sendiri.

Tetapi mungkin pemilik modal disini memiliki andil besar juga dalam lahirnya prduk-produk media yang sekarang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. “Perkembangan kultur yang luar biasa ke seluruh kehidupan sosial-mulai dari nilai ekonomi dan kekuasaan negara hingga ke praktik dan kestruktur ke jiwaan itu sendiri- dapat dikatakan telah menjadi kultur dalam arti sebenarnya. Pernyataan yang mengejutkan ini secara substansif sesuai dengan diagnosis tentang masyarakat sebelumnya yang sesuai dengan transformasi dari kejadian “nyata” menjadi kejadian semu”(Jameson, 1984:87).

Daftar pustaka

  1. Mc.Quail, Dennis. Teori komunikasi massa ; suatu Pengantar. Edisi.2
    1. Rakhmat, Jalalludin. Psikologi Komunikasi.
    2. http://www.lsf.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52:jejak&catid=38:kami&Itemid=55
    3. http://www.eramuslim.com/berita/nasional/meski-sering-kecolongan-lsf-dibutuhkan-untuk-menjaga-moral-bangsa.htm
    4. http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22706&Itemid=61
    5. Ritzer, George. Goodman, J Douglas. Teori Sosiologi Modern. Edisi.6

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: